Palembang, 5 Maret 2026 — Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang menegaskan larangan tegas terhadap segala bentuk praktik pengumpulan zakat yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat berwenang. Penegasan ini disampaikan sebagai langkah menjaga tata kelola zakat agar tetap amanah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan ZIS, Syukri Ibnu Soha, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan adanya praktik penghimpunan zakat yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok tanpa legalitas resmi. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat, baik muzakki sebagai pemberi zakat maupun mustahik sebagai penerima manfaat.

“Zakat bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum. Pengelolaannya wajib memiliki izin resmi, sistem akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang jelas,” tegas Syukri.

Larangan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa hanya lembaga resmi seperti BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah disahkan yang berwenang menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah.

Tiga Bentuk Pelanggaran

Dalam sosialisasi kepada masyarakat, BAZNAS Kota Palembang menyoroti tiga bentuk pelanggaran utama.

Pertama, penghimpunan zakat tanpa izin resmi. Pasal 38 UU Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas melarang setiap pihak bertindak sebagai amil zakat tanpa izin dari pejabat berwenang. Artinya, setiap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat wajib berada dalam pengawasan lembaga resmi.

Kedua, penyalahgunaan dana zakat. Dana ZIS tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan, maupun diperjualbelikan. Penyaluran zakat wajib sesuai ketentuan syariah kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya.

Ketiga, penggunaan nama dan identitas BAZNAS atau UPZ tanpa hak. Tindakan mengatasnamakan lembaga resmi tanpa izin dinilai sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Ancaman Sanksi Pidana

BAZNAS Kota Palembang juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan pengelolaan zakat dapat berujung pada sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 39 dan 40 UU Nomor 23 Tahun 2011, pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga ratusan juta rupiah.

“Ketentuan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap dana umat agar dikelola secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Syukri.

Imbauan kepada Muzakki

BAZNAS Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk memastikan zakat, infak, dan sedekah disalurkan melalui lembaga resmi yang memiliki izin dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariah. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dalam melaporkan apabila menemukan praktik penghimpunan zakat yang mencurigakan.

Terlebih di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, peningkatan aktivitas pengumpulan zakat harus tetap berada dalam koridor regulasi agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran.

Langkah tegas ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola zakat di Kota Palembang. Dengan sistem yang tertib dan sesuai aturan, zakat diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan serta pembangunan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

BAZNAS Kota Palembang pun terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masjid, lembaga, dan instansi agar pembentukan UPZ dilakukan sesuai prosedur resmi. Dengan kepatuhan terhadap regulasi, kepercayaan publik diharapkan semakin meningkat dan potensi zakat daerah dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan bersama.

Palembang, 5 Maret 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang memberikan penjelasan resmi mengenai tata cara perizinan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola zakat yang profesional dan sesuai regulasi.

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Palembang, Syukri Ibnu Soha, menjelaskan bahwa sebelum memahami prosedur pembentukan, masyarakat perlu mengetahui makna dan fungsi UPZ itu sendiri. Menurutnya, UPZ merupakan Unit Pengumpul Zakat, yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk membantu pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

“UPZ dibentuk di instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, masjid, perkantoran, hingga lingkungan masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan zakat sampai ke tingkat unit kerja,” ujar Syukri.

Ia menegaskan, tugas utama UPZ adalah melakukan sosialisasi zakat, mengumpulkan ZIS dari para muzakki di lingkungan masing-masing, kemudian menyetorkan serta melaporkan hasil pengumpulan tersebut kepada BAZNAS sesuai tingkatannya. UPZ tidak memiliki kewenangan dalam pendistribusian maupun pendayagunaan dana zakat, karena pengelolaan lanjutan tetap menjadi tanggung jawab BAZNAS.

Terkait tata cara pembentukan, Syukri menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin pembentukan UPZ merupakan wewenang diskresioner BAZNAS sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pada Pasal 16.

Adapun mekanisme pembentukannya diawali dengan pengajuan audiensi dari pihak instansi, lembaga, masjid, atau kantor kepada pimpinan BAZNAS guna membahas kesepakatan pembentukan UPZ. Setelah audiensi, pihak pengusul menyampaikan surat permohonan disertai daftar susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) UPZ akan diterbitkan dan ditetapkan oleh Ketua BAZNAS sesuai tingkatan wilayah, dengan penamaan yang menggabungkan unsur BAZNAS dan nama instansi atau lembaga yang bersangkutan.

“Selain mengacu pada Undang-Undang Zakat, pembentukan UPZ juga berpedoman pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ serta Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 025 Tahun 2018,” jelasnya.

Syukri menekankan pentingnya pemahaman regulasi ini bagi masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Palembang. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan zakat tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga ratusan juta rupiah.

“Sanksi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus komitmen negara dalam memastikan zakat dikelola secara amanah dan profesional. Negara hadir untuk melindungi dana umat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta memastikan seluruh aktivitas pengumpulan zakat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan kelembagaan BAZNAS Kota Palembang, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada BAZNAS di tingkat yang lebih tinggi.

“Yang paling mendasar adalah tanggung jawab kami di hadapan Allah SWT atas amanah yang diberikan. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Muslim Kota Palembang yang ingin berdiskusi, melakukan sosialisasi, maupun mengajukan pembentukan UPZ secara resmi,” pungkas Syukri.

Palembang, 4 Maret 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang kembali merealisasikan program sosial melalui penyaluran bantuan paket sembako kepada masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah Kota Palembang. Program ini menjadi bagian dari komitmen BAZNAS dalam menghadirkan manfaat nyata dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi warga yang membutuhkan.

Ketua BAZNAS Kota Palembang, Kgs. M. Ridwan Nawawi, S.Pd.I., MM, menjelaskan bahwa paket bantuan yang disalurkan berisi kebutuhan pokok harian seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, sirup, dan susu kental manis. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya menjelang dan selama bulan Ramadhan.

Menurut Ridwan, program ini merupakan hasil optimalisasi penghimpunan dana ZIS yang dikelola secara transparan dan profesional oleh BAZNAS Kota Palembang. Ia juga menyampaikan bahwa pola distribusi tahun ini diperkuat dengan sinergi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

“Kami berkolaborasi dengan para ASN yang menunaikan zakatnya melalui BAZNAS. Dana zakat tersebut kami konversikan menjadi paket sembako, kemudian didistribusikan kembali oleh masing-masing dinas kepada masyarakat di sekitar lingkungan mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan cara ini, bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung warga yang kesulitan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ridwan menekankan bahwa gerakan berbagi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas seremonial, melainkan sebagai bentuk empati dan kepedulian sosial yang harus terus dipupuk. Ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap kondisi sekitar.

“Jangan bersikap masa bodoh terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Jika tidak mampu membantu secara langsung, setidaknya kita bisa menjadi penghubung atau penyampai informasi agar bantuan sampai kepada yang berhak. Nilai kebaikannya tetap besar di sisi Allah SWT,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. Ia menegaskan bahwa salah satu amalan yang dicintai Allah SWT adalah ketika seorang hamba mampu meringankan beban dan membahagiakan orang lain.

“Ketika kita membantu dan membuat orang lain tersenyum, di situlah terdapat keberkahan. Bahkan jika hanya mampu mendoakan, doa tulus untuk saudara kita yang sedang kesulitan akan kembali menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri,” tutupnya.

Melalui program ini, BAZNAS Kota Palembang berharap kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi penguat solidaritas, sehingga tidak ada warga yang merasa sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Palembang, 4 Maret 2026 — Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan mendorong pengurangan angka kemiskinan di Kota Palembang. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bukti Setor Pembayaran Zakat Mal yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang dalam rangka program Gerakan Ramadan Berkah Menguatkan Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Prima Salam dan Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Kota Palembang terhadap optimalisasi penghimpunan zakat, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menekankan bahwa zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah personal, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang luas. Menurutnya, jika dikelola secara terstruktur dan profesional, zakat mampu menjadi solusi konkret dalam menekan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

“Zakat memiliki kekuatan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, perlu sinergi lintas sektor agar penghimpunan dan penyalurannya semakin optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kota Palembang dan Baznas diarahkan tidak hanya pada pola bantuan konsumtif, tetapi juga pada program pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, para mustahik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan sehingga ke depan mampu bertransformasi menjadi muzakki.

Pemerintah Kota Palembang, lanjutnya, menjamin bahwa pengelolaan zakat melalui Baznas dilakukan secara amanah, profesional, dan transparan. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk menyalurkan zakat mal, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar pengelolaannya memiliki akuntabilitas yang jelas.

Salah satu fokus utama yang terus didorong adalah optimalisasi zakat profesi di kalangan ASN. Meski surat edaran telah diterbitkan, Ratu Dewa mengakui masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang partisipasinya perlu ditingkatkan. Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 14.000 guru. Jika seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara konsisten menunaikan zakat profesi melalui Baznas, dampaknya dinilai akan sangat signifikan bagi perluasan program sosial.

“Akumulasi dana yang terhimpun tentu akan memperluas jangkauan program pemberdayaan umat,” tegasnya.

Secara regulasi, nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas per tahun. Dengan asumsi harga emas saat ini, ASN dengan penghasilan di atas Rp6 juta per bulan dikenakan kewajiban zakat sebesar 2,5 persen. Sementara bagi yang belum mencapai nisab, dianjurkan untuk tetap berinfak dan bersedekah sesuai kemampuan.

Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, Kgs M Ridwan Nawawi, menyampaikan optimisme terhadap capaian penghimpunan zakat tahun 2026. Selama Ramadan, pihaknya menargetkan penghimpunan zakat mal sebesar Rp2 miliar dalam satu bulan.

Optimisme tersebut berkaca pada capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, Baznas Palembang berhasil melampaui target Rp10 miliar dengan realisasi lebih dari Rp11 miliar. Tahun ini, target ditingkatkan menjadi Rp14 miliar sebagai bentuk akselerasi peran zakat dalam pembangunan sosial daerah.

“Baru hari ini saja sudah masuk lebih dari Rp300 juta. InsyaAllah dalam satu minggu target Ramadan Rp2 miliar bisa tercapai,” ujar Ridwan.

Sejak awal operasionalnya, Baznas Palembang mencatat hampir 50.000 penerima manfaat telah terbantu melalui berbagai program, mulai dari bantuan kebutuhan dasar, biaya pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan usaha mikro. Khusus pada 2026, sekitar 1.000 penerima manfaat telah merasakan dampak program sosial yang disalurkan setiap hari melalui kantor Baznas.

Meski demikian, Ridwan mengakui masih diperlukan penguatan sosialisasi, terutama di sektor pendidikan dan kalangan guru, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai kewajiban syar’i sekaligus solusi sosial.

“Kami akan terus melakukan edukasi agar zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan umat,” pungkasnya.

Palembang, 4 Maret 2026 — Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah menghadiri kegiatan Bukti Setor Pembayaran Zakat Mal yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang dalam rangka program Gerakan Ramadan Berkah Menguatkan Indonesia. Kehadiran jajaran pimpinan daerah tersebut menjadi simbol dukungan penuh Pemerintah Kota Palembang terhadap optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis yang melampaui dimensi ibadah personal. Menurutnya, zakat merupakan instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam menekan ketimpangan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Zakat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi memiliki daya ungkit besar dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Jika dikelola secara tepat, zakat mampu menjadi solusi konkret pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, ASN, maupun masyarakat umum, agar target penghimpunan zakat dapat tercapai dan disalurkan secara tepat sasaran kepada kelompok mustahik, khususnya masyarakat marginal dan akar rumput.

Ratu Dewa menjelaskan bahwa program-program yang dijalankan bersama Baznas tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga difokuskan pada pendekatan pemberdayaan. Melalui skema ini, penerima manfaat didorong untuk meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga di masa mendatang dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Pemerintah Kota Palembang, lanjutnya, menjamin bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara amanah, profesional, dan transparan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menyalurkan zakat mal, infak, dan sedekah melalui Baznas sebagai lembaga resmi negara dengan sistem akuntabilitas yang jelas.

Optimalisasi Peran ASN

Salah satu langkah konkret yang terus diperkuat adalah optimalisasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski surat edaran telah diterbitkan, Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang partisipasinya perlu ditingkatkan.

Sebagai gambaran potensi, ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 14.000 guru. Apabila seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) konsisten menunaikan zakat profesi melalui Baznas, maka akumulasi dana yang terhimpun akan sangat signifikan dan berdampak luas bagi program pemberdayaan umat.

Secara regulatif, nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas per tahun. ASN dengan penghasilan di atas Rp6 juta per bulan, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dikenakan kewajiban zakat sebesar 2,5 persen. Sementara bagi yang belum mencapai nisab, dianjurkan untuk tetap berinfak atau bersedekah sesuai kemampuan.

Target Ramadan 2026

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, Kgs M Ridwan Nawawi, menyampaikan optimisme terhadap capaian penghimpunan zakat tahun ini. Selama Ramadan 2026, pihaknya menargetkan zakat mal sebesar Rp2 miliar dalam satu bulan.

Target tersebut dinilai realistis mengingat tren pertumbuhan yang positif pada tahun sebelumnya. Pada 2025, Baznas Palembang berhasil melampaui target Rp10 miliar dengan realisasi lebih dari Rp11 miliar. Tahun 2026, target tahunan ditingkatkan menjadi Rp14 miliar sebagai bagian dari percepatan kontribusi zakat dalam pembangunan sosial daerah.

“Baru hari ini saja sudah masuk lebih dari Rp300 juta. Kami optimistis dalam satu minggu target Ramadan dapat tercapai,” ujar Ridwan.

Dampak bagi Masyarakat

Sejak program berjalan, Baznas Palembang telah mencatat hampir 50.000 penerima manfaat dari berbagai program, mulai dari bantuan kebutuhan dasar, biaya pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan usaha mikro. Pada tahun 2026 saja, sekitar 1.000 orang telah menerima manfaat melalui program bantuan sosial yang disalurkan setiap hari.

Meski capaian terus meningkat, Ridwan mengakui masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran zakat, khususnya di sektor pendidikan dan kalangan guru.

“Kami akan terus memperkuat sosialisasi dan edukasi agar zakat dipahami sebagai kewajiban syar’i sekaligus solusi sosial yang berdampak luas,” tuturnya.

Melalui Gerakan Ramadan Berkah, sinergi antara pemerintah daerah, ASN, dan masyarakat diharapkan semakin solid. Dengan partisipasi yang terus meningkat, zakat tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan, tetapi menjadi fondasi pembangunan inklusif yang menghadirkan kesejahteraan dan keberkahan bagi masyarakat Kota Palembang.